Perkembangan dan Pengaruh Ekonomi Digital di Wilayah Jawa Barat

Perkembangan dan Pengaruh Ekonomi Digital - Kemajuan di bidang teknologi digital begitu signifikan. Di era millenial ini internet seperti sudah menjadi kebutuhan utama. Menurut data, digitalisasi dan penggunaan internet di dunia sudah di atas 70%, bahkan di Eropa telah mencapai 90 persen. Masyarakat kita saat ini lambat laun beralih ke ranah ekonomi digital.

Pada Kamis lalu (29/11) saya berkesemparan menghadiri Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Membangun Indonesia, Menyejahterakan Jawa Barat”, bertempat di hotel De Pavilijoen, Jl. RE Martadinata 68 Bandung. Forum Merdeka Barat (FMB) merupakan acara sosialisasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Acara dihadiri oleh media dan juga netizen. Narasumber yang hadir, antara lain; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) yaitu Rosarita Niken Widiastuti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yaitu Agus Hanafi, dan Refa Riana selaku Pengamat Sosial.



Digitalisasi Ekonomi Mampu Mengubah Dunia

Rosarita Niken Widiastuti merupakan narasumber pertama pada forum diskusi media kali ini. Beliau memaparkan bahwa sekarang pengguna internet di Indonesia mencapai 56 persen, yakni 143 juta jiwa. Dan, kalau dilihat dari 143 juta jiwa itu, paling besar adalah anak milenial, jumlahnya di atas 60 persen. Durasi menggunakan internet setiap hari pun terus meningkat.

Menurut Dirjen IKP Kemkominfo, saat ini mulai dari bangun tidur hingga sampai mau tidur, semua  orang sudah terkoneksi internet. Perilaku masyarakat dalam penggunaan digitalisasi, lanjut Dirjen IKP, diantaranya untuk chatting sebesar 60%, browsing 50%, dan video streaming 35%. Namun, untuk bertransaksi baru 15%, membuat program 5%, dan membuat aplikasi 24%.

“Bahkan, data menunjukan penggunaan data ponsel melebihi jumlah penduduk Indonesia, 415,7 juta. Ini data sebelum ada registrasi data prabayar. Setelah ada registrasi resmi, sekarang berjumlah sekitar 300 juta.”

Dengan digitalisasi, Dirjen IKP menegaskan, kita bisa mengubah dunia. Saat ini terdapat 50 koorporasi yang mampu mengubah dunia dan dari Indonesia Go-Jek merupakan urutan ke-17. Go-Jek bisa memberdayakan ratusan ribu sepeda motor dan mobil, ini disebut economy sharing. 

Berdasarkan survei, Dirjen IKP menjelaskan bahwa pada tahun 2030 Indonesia berpotensi menjadi negara maju ke lima di dunia. Ini adalah tanda-tanda kemajuan Indonesia sudah terlihat dari sekarang. 

“Banyaknya capaian-capaian di berbagai bidang. Salah satunya ekonomi kita yang cukup kuat di tengah dampak ekonomi global yang sedang berdinamisasi. Buktinya, dolar  yang sempat mencapai Rp 15.500. Saat ini, Rp 14.300. Padahal, sejumlah negara masih dilanda dampak krisis global. Karena itu, ekonomi Indonesia saat ini bisa dikatakan sebagai ekonomi yang kuat.”

Pemerintah, menurut Dirjen IKP, menargetkan pada tahun 2020 Indonesia akan menjadi negara yang kuat dalam ekonomi digital, khususnya di Asia Tenggara. Tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat. Salah satunya, sudah ada 4 Unicorn Indonesia yang mencapai pendapatannya lebih dari USD 1 miliar. Indonesia mampu menjadi negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai leading sector digitalisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berperan sebagai regulator, fasilitator, juga agrerator, sehingga tidak hanya diam, tapi juga melakukan banyak hal. Digitalisasi akan sukses dilakukan di semua lini. Karena itu, smart city merupakan wujud nyata dari digitalisasi yang mampu membantu berbagai kegiatan masyarakat, juga memberikan akses informasi. Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu kota yang sukses dalam menerapkan smart city. Konsep smart city bukan hanya pembangunan sarana dan prasana, tapi mengubah mindset masyarakat untuk dapat berpartisipasi sekaligus mendorong maju laju pertumbuhan ekonomi masyarakat modern.

Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital dan 8.000 UMKM

Pemerintah berperan untuk mendorong digitalisasi ekonomi. Salah satu programnya adalah mendorong terciptanya 1.000 startup untuk memotivasi anak-anak muda generasi milenial. pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan dengan membuka program 1.000 startup. Julmah awal yang mendaftar ada sekitar 40.000 orang. Setelah dilakukan pentahapan, jumlahnya menjadi 10.000. Setelah dilakukan workshop dan pembentukan tim, tinggal 3.000. Pada tahapan inkubasi total ada sekitar 200 orang untuk dibina lebih lanjut sebagai akhir dari prototype. Setelah para startup dipertemukan dengan para investor, diharapkan Indonesia akan meningkat ekonomi digitalnya. Target, pada tahun 2020 nilai ekonomi digital mencapai USD 130 miliar.

Selain itu Kemkominfo melakukan pendampingan kepada UMKM. Targetnya, 8 juta UMKM ikut andil menjadi bagian dari ekonomi digital masuk dalam platform para unicorn. Saat ini pencapaian sudah 82% yakni 6,4 juta. 

Program berikutnya, Dirjen IKP menjelaskan, tim dari Kemkominfo dan Kementerian UMKM datang ke pasar-pasar memberikan pendampingan kepada para pedagang untuk memberitahu cara ikut masuk ke dalam marketplace. 

“Peran pemerintah sebagai regulator, juga sudah mengeluarkan paket ekonomi digital dengan membuat peta jalan ekonomi digital melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 10/2018. Inilah peta jalan e-commerce. Bagaimana mendorong SDM (sumber daya manusia) untuk bisa memahami dan meningkatkan ketrampilan mengenai digitalisasi.”

Pemerintah membantu pendanaan dengan skema mempertemukan para pelaku startup dengan para investor. Di samping insentif perpajakan, persaingan konsumen dan lainnya, banyak langkah yang akan diambil pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, memasuki digital 4.0, sebanyak 20.000 beasiswa untuk anak-anak muda diberikan khususnya pelatihan mengenai big data, cyber security, artificial intelligence, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan Jawa Barat Berawal dari Kolaborasi Potensi di Desa

Agus Hanafi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat membuka diskusi dengan membahas optimalisasi pemanfaatan dana desa. Salah satu dari pemajuan kesejahteraan daerah adalah dengan menggandeng kolaborasi antara potensi desa melakukan sentralisasi produksi agar menciptakan nilai tambah. 

"Agar tercapai one village, one company atau one village, one product, setiap potensi atau produk desa di satu wilayah perlu melakukan sentralisasi proses produksi. Ketika itu terjadi, maka terjadi pertumbuhan bersama-sama."

Provinsi Jawa Barat memiliki 5.312 desa, nomor lima terbanyak dari seluruh provinsi Indonesia, memerlukan strategis pemerataan yang khusus karena wilayahnya yang begitu luas. 

"Setiap regionalisasi pembangunannya harus ada irisan agar bisa bergerak lebih cepat. Harus ada kolaborasi atau sinergi antar daerah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi"

Untuk itu, pemerintah pusat memberikan stimulan ke daerah berupa Dana Desa maupun memberikan akses berupa dukungan agar pemanfaatan digital mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Untuk tahun 2018, dana APBN yang mengalir ke Provinsi/kabupaten/kota Jawa Barat sebesar Rp110,274 triliun, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp66.52 triliun dan Dana yang melalui Kementerian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp43.748 triliun. Adapun rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp34.413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sesesar Rp6,086 triliun, DAK Rp20.620 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp582 miliar dan Dana Desa Rp4,823 triliun.

Anggaran Transfer ke Daerah melalui DAU, DAK, DBH dan Dana Desa tahun 2018, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, serta menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. 

Selain itu, Dana Desa digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah. Adapun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 mencapai jumlah Rp66,52 triliun yang disebar ke seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat.

UMKM Harus Melek Ekonomi Digital

Pengamat Sosial Refa Riana juga menyambut gembira akan perkembangan ekonomi digital generasi milenial. Sejalan dengan pendapat Dirjen IKP, di era digital sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang terdeskrupsi. Kalau dulu di jalan tol banyak orang yang bekerja, sekarang semua sudah otomatis, digitalisasi. Untuk perbankan pun kita sudah bisa hanya melalui smartphone.  Akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkurang, namun di waktu yang bersamaan juga banyak terbuka peluang pekerjaan yang lebih menantang yang kreatif yang bisa diraih dengan pendapatan yang nilainya bisa berkali-kali lipat dari pekerjaan sebelumnya. seperti content creator, script writer, YouTuber, dan lainnya. Pemasukannya pun cukup fantastis, ini adalah pekerjaan-pekerjaan baru yang memiliki peluang besar di era milenial dan melesatnya ekonomi digital.

UMKM yang melek digital harus menjadi keniscayaan. Hal itu seiring dengan fenomena serba online yang kini marak di berbagai belahan bumi. Dengan lebih dari 5.200 desa yang tersebar di Jawa Barat, maka harus ada sekitar 5.200 program atau perusahaan yang dijalankan untuk mendukung program one village, one company.

“Sebuah pelajaran bisa dipetik dari Malaysia. Yakni, manakala fenomena belanja online masuk, Malaysia tidak serta-merta mengizinkan. Hanya saja, mereka melemparkan orang-orang pintar ke Inggris. Ketika mereka pulang, dibuatlah peraturan baru, lalu diizinkan.”

Urgensi UMKM melek digital ini seiring dengan target 2018 UMKM go online, yakni sebanyak 8 juta yang mana saat ini sudah mencapai kuota sekitar 6,9 juta. UMKM yang sukses juga penting disiarkan agar cerita sukses mereka bisa menginspirasi yang lain. Apalagi pembiayaan yang diberikan Pemrov Jabar sudah relatif besar. 

“Jadi memang ada tantangan yang harus dijawab, bagaimana mereka bisa masuk ke era online. Sebab, online memang bisa mengakselerasi pertumbuhan usaha,” Pungkas Refa.

Jawa Barat merupakan provinsi terbesar (20%) dari provinsi yang ada di Indonesia. Sejalan dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Development Networking Concept yang harus diusung harus memperhatikan orientasi ekspor, diversifikasi produk, demand driven, dan off taker. Hal ini agar Jawa Barat mampu berkembang dan bersaing di era ekonomi digital yang semakin pesat.